Latarbelakang dibentuknya BPUPKI adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan Sekutu. Sebab, pada Juni 1944, angkatan perang Amerika Serikat atau pihak Sekutu memukul mundur angkatan perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall.

Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun masih ada beberapa kelompok yang menganggap kemerdekaan tersebut sebagai hadiah dari Jepang, yang pada saat itu merupakan penjajah negara ini. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia dengan mengorbankan nyawa dan masa depannya. Berikut adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia merdeka atas perjuangan kemerdekaannya sendiri 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui sebuah proklamasi yang dibacakan di Jakarta. Proklamasi ini tidak meminta persetujuan atau dukungan dari Jepang atau negara lainnya. Justru sebaliknya, proklamasi ini menunjukkan tekad dan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. 2. Pemberontakan Pusat Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami serangkaian tantangan dari Jepang dan sekutunya. Salah satu tantangan terbesar adalah pemberontakan Pusat pada Oktober 1945. Pasukan Jepang dan penduduk asing menyerang Jakarta dan mencoba menghapuskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, rakyat Indonesia yang patriotik dan pejuang kemerdekaan bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dan berhasil mengusir pasukan Jepang. 3. Agresi Militer Belanda Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakui dan mencoba menguasai kembali Indonesia melalui serangkaian agresi militer. Setelah perjuangan yang berkepanjangan, akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan kedaulatan atas wilayah Indonesia. Dari tiga bukti tersebut, dapat dilihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan yang keras dan gigih dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menghargai dan menjaga kemerdekaan ini sebagai hasil perjuangan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Seperti yang kita ketahui bersama, kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda. Namun, sebenarnya proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah diumumkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa baru diakui oleh Belanda setelah empat tahun? Ini terjadi karena otoritas Belanda menolak kemerdekaan Indonesia dan terus melakukan penindasan. Oleh karena itu, Indonesia harus melalui waktu yang cukup panjang, melewati perjuangan dan kepahitan, sebelum akhirnya mendapatkan kemerdekaannya yang diakui internasional. Namun, masih saja ada beberapa pihak yang menilai bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah dari Jepang. Hal tersebut tentunya tidak bisa diterima oleh Indonesia yang selalu menganggap kemerdekaan sebagai haknya. Berikut adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang 1. Jepang Hanyalah Oknum Penjajah Baru Sebelum belas kasihan Jepang, Indonesia telah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Penjajahan tersebut berakibat buruk bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Jepang hanyalah oknum penjajah baru yang menggantikan posisi Bangsa Eropa. Walaupun memang terdapat beberapa pihak di Indonesia yang mendukung kehadiran Jepang, tetap saja kehadiran tersebut hanyalah sebagai akibat dari perubahan kekuasaan di dunia. 2. Kemerdekaan Indonesia Tidak Terkait dengan Pasukan Jepang Jepang memang mengalami kekalahan di Perang Dunia II dan pada akhirnya harus menyerah kepada pasukan Amerika Serikat. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak terkait dengan kekalahan Jepang ataupun diserahkan sebagai warisan dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia diperoleh berkat perjuangan dan kesadaran rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak untuk hidup merdeka dan terbebas dari penjajahan. Pada saat itu, Jepang hanyalah menjadi pihak yang terpaksa mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Jepang tidak Mengakui Pemerintahan Indonesia yang Baru Saja Terbentuk Meskipun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang tidak mengakui pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk. Sebaliknya, Jepang menunjuk Letnan Jenderal Terauchi sebagai Kepala Tentara Pemerintah Jepang di Indonesia. Sehingga, Indonesia masih harus melalui masa perjuangan untuk meraih kemerdekaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah didapatkan dari hadiah Jepang, melainkan didapat atas perjuangan dan kesadaran rakyat Indonesia membela hak untuk hidup merdeka. Jepang hanya menjadi saksi keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus menjadi oknum penjajah baru yang selalu mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap kepahitan masa lalu. Meskipun proses perjuangan kemerdekaan Indonesia memakan waktu yang cukup panjang dan merugikan banyak pihak, namun hasil akhirnya sangatlah membanggakan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan negara tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Semoga kemerdekaan Indonesia dapat terus dipertahankan sebagai sesuatu yang paling berharga dan tidak sekadar menjadi cerita tentang sejarah perjuangan yang heroik saja. Kolaborasi dan Diplomasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Sekalipun Jepang telah meresmikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipandang sebagai hadiah dari Jepang. Sebab, rakyat Indonesia telah berjuang dan berkorban untuk meraih kemerdekaan mereka. Di dalam perjuangan tersebut, terdapat banyak sekali peran yang dimainkan oleh pejuang kemerdekaan, yang juga melibatkan kolaborasi dan diplomasi dengan pihak-pihak asing. Kita akan membahas masing-masing aspeknya. Kolaborasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Kolaborasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat diartikan sebagai kerja sama antara kelompok-kelompok perjuangan dalam menghadapi penindasan dan mencapai kemerdekaan. Salah satu bentuk kolaborasi dalam perjuangan kemerdekaan adalah persatuan antara dua kelompok perjuangan, yaitu partai politik dan militer. Pada awal perjuangan kemerdekaan, partai politik dan militer cenderung memiliki pandangan yang berbeda. Di satu sisi, partai politik menginginkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan damai dan berdialog dengan pihak penjajah. Di sisi lain, militer berpendapat bahwa kemerdekaan harus diraih dengan cara kekerasan. Namun, setelah melalui beberapa tahapan perjuangan, kedua kelompok ini berhasil bersatu untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ini terbukti dari terbentuknya BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1945, dan dilanjutkan dengan pembentukan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri terdiri dari berbagai kalangan, termasuk kelompok militer dan kelompok pergerakan nasionalis. Pada saat yang sama, militer juga terus melakukan gerilya dan membangun kekuatan untuk menghadapi tentara pendudukan Jepang dan sekutunya. Diplomasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Selain kolaborasi, diplomasi juga merupakan bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia tidak hanya harus berhadapan dengan Jepang, tetapi juga dengan sekutunya, seperti Inggris dan Belanda. Sikap Inggris terhadap Indonesia awalnya kurang bersahabat dan cenderung mendukung Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Namun, melalui diplomacy, Indonesia berhasil memperoleh dukungan Inggris untuk mengakhiri pendudukan Jepang dan menyerahkan kendali kepada rakyat Indonesia. Hasilnya, Pada tanggal 31 Agustus 1945, Inggris dan sekutunya resmi menyerahkan administrasi Indonesia kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sementara itu, Belanda berusaha mengambil kendali kembali atas Indonesia pada tahun 1945 melalui operasi militer politionele acties. Namun, berkat diplomatic efforts, mendatangakan delegasi-delegasi untuk mengambil tindakan dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan juga dengan mendirikan Republik Indonesia dalam sidang pemirsa di PBB, Indonesia berhasil memenangkan konflik politik dengan Belanda dan akhirnya merdeka dari penjajahan Belanda. Secara keseluruhan, kolaborasi dan diplomatik efforts yang dilakukan oleh kelompok perjuangan dan pihak asing merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan merebut kemerdekaan dalam waktu singkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, tetapi hasil dari perjuangan yang sangat panjang.

Berikutrangkuman janji-janji Jepang kepada Indonesia : Deklarasi Kaiso. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan janji Kaiso. Perdana Menteri Kaiso pada saat itu menginformasikan bahwasanya Negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka di kemudian hari setelah Jepang mencapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur

Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang memberikan beberapa propaganda yang menarik bagi bangsa Indonesia. Namun, karena kekejaman yang dilakukan Jepang, maka banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1944, pihak Jepang terdesak oleh Sekutu. Hal inilah yang menyebabkan Jepang segera merealisasikan janji kemerdekaan, yaitu Janji Koiso yang berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Bentuk realisasi dari janji Koiso adalah dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan Negara Indonesia. Selain itu ada beberapa tugas BPUPKI lain, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia Sembilan dan panitia kecil serta membentuk reses selama satu bulan. Dengan demikian, Jepang berusaha meyakinkan bangsa Indonesia dengan janji kemerdekaan yang diucapkannya dengan membentuk BPUPKI.

25. Salah satu bukti bahwa Jepang tidak akan memerdekaan Indonesia adalah A pembentukan organisasi PUTERA.B perekrutan rakyat bumiputera untukromusha.C larangan terhadap segala bentuk aktivitaspergerakan nasional Indonesia.D larangan terhadap penggunaan bahasaBelanda.E larangan terhadap penggunaan bahasaIndonesia.​ JawabanC larangan terhadap segala bentuk aktivitas pergerakan nasional Indonesia Smg membantu Maaf klo slh Jawaban organisasi PUTERA

› Opini›Indonesia dan Perdamaian... Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah membuat perjanjian dengan Jepang tentang kesepakatan pembayaran pampasan perang Jepang. Dari pampasan perang Jepang tersebut, Indonesia berhasil membangun sejumlah proyek besar. KOMPAS/SUPRIYANTO SupriyantoPerjanjian damai dengan Jepang menjadi salah satu perhatian politisi Indonesia sejak awal 1950. Sejak Januari 1950, beberapa politikus Indonesia telah mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari pihak yang merundingkan perjanjian tersebut karena korban jiwa massal dan kerugian material yang terjadi sewaktu Jepang menduduki mengingatkan pemerintah bahwa di masa depan Jepang akan sangat berarti bagi Indonesia karena posisi penting Jepang di Timur Jauh. Pemerintah menyadari bahwa perjanjian itu akan memperkuat posisi internasional Indonesia dan mencoba untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 8 miliar dollar AS untuk kerugian materi dari Jepang. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Kabinet Hatta memutuskan membentuk Misi Tetap kepada Panglima Tertinggi Sekutu di Tokyo dan mengirimkan surat kepada Jenderal Douglas MacArthur pada 5 Juli 1950. Menanggapi surat Hatta, MacArthur menyetujui pembentukan Kantor Perwakilan RI untuk Sekutu pada 4 Agustus demikian, rencana Hatta hanya dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Sukiman. Pada 28 Mei 1951, kabinet memutuskan mengirim misi di bawah seorang duta besar tetap ke Jepang di bawah Sudjono. Sudjono adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri pada masa jabatan pertama Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri pada juga Mengenang Bung Karno, Mengenang Bung HattaSehubungan dengan misi Sudjono, kabinet juga memutuskan mengirim misi lain ke San Francisco pada 24 Juli 1951 untuk merundingkan perjanjian damai dengan Jepang. Misi ini dipimpin Menteri Luar Negeri Soebardjo dan terdiri dari 10 orang, termasuk lima diplomat sensitifnya masalah perjanjian ini bagi politik internal Indonesia serta hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, Sukiman mengadakan pertemuan khusus untuk membahas keputusan Indonesia untuk menandatangani Perjanjian San Francisco pada 7 September 1951. Rapat khusus tersebut memutuskan untuk mengirimkan surat kepada PM Nehru, yang berisi penyesalannya bahwa dalam perjanjian damai dengan Jepang, Indonesia tidak dapat sejalan dengan India dan FOR KOMPAS Buku Sisi Gelap Perang Asia Problem Repatriasi dan Pampasan Perang Jepang Berdasarkan Arsip yang Belum Pernah TerungkapPada akhirnya, kabinet memutuskan bahwa Indonesia harus menandatangani Traktat San Francisco atau Traktat Perdamaian dengan Jepang pada 8 September 1951 meskipun Indonesia masih memiliki keberatan tentang Pasal 14 tentang kemampuan Jepang untuk melakukan pembayaran pampasan perang. Pasal 14 tersebut berbunyi sebagai berikut”Jepang bersedia membayar pampasan kepada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkannya selama perang. Meski demikian, diakui bahwa sumber daya Jepang saat ini tidak cukup, jika ingin mempertahankan ekonomi yang layak, kalau harus mengganti semua kerusakan dan penderitaan tersebut dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban-kewajiban yang karena itu, Jepang akan segera mengadakan negosiasi dengan Sekutu yang menginginkan diadakannya negosiasi, yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Jepang dan dirusak oleh Jepang, dengan maksud untuk membantu memberikan kompensasi kepada negara-negara tersebut atas biaya perbaikan kerusakan yang terjadi, dengan menyediakan jasa-jasa dari rakyat Jepang dalam produksi, penyelamatan dan pekerjaan lain untuk yang bersangkutan dengan Sekutu.”Jepang bersedia membayar pampasan kepada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkannya selama kabinet Sukiman ini ditentang oleh partai oposisi. Partai Komunis Indonesia PKI melalui sayap pemudanya, Pemuda Rakyat, mengkritik penandatanganan perjanjian itu. Mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah menolak kebijakan independennya sendiri dan menganggapnya sebagai ancaman bagi solidaritas Asia, karena India dan Burma menolak undangan ke San Francisco dan memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian itu. Lebih lanjut organisasi itu menyerukan penolakan ratifikasi perjanjian di Murba juga menolak perjanjian dengan dasar yang sama dengan PKI, karena rancangan perjanjian itu hanya dibuat oleh Amerika Serikat dan Inggris tanpa partisipasi Uni Soviet dan China, seperti yang diamanatkan oleh PBB. Lebih lanjut Murba menyatakan bahwa sekarang Jepang telah menjadi bagian dari sekutu dekat AS di Pasifik dan digunakan oleh AS sebagai salah satu pangkalan militer penting, yang tidak akan melayani perdamaian Islam PSII juga tidak setuju dengan kebijakan kabinet karena Indonesia tidak pernah menyatakan perang kepada Jepang dan mendesak pemerintah untuk membuat perjanjian tersendiri dengan Jepang. Mitra koalisi Masyumi, PNI, awalnya menolak perjanjian itu, tetapi setelah menderita kekalahan dalam pemungutan suara kabinet memutuskan untuk mendukung posisi pemerintah. Penolakan PNI ini tidak sesuai dengan pandangan salah satu tokoh PNI, Ali Sastroamidjojo, yang turut serta mendukung perundingan dalam posisinya sebagai Dubes RI di Washington juga Jejak Dualisme Partai Politik Riak Jelang Kemerdekaan Bagian PertamaKabinet bereaksi terhadap oposisi ini dengan membentuk misi lain untuk merundingkan perjanjian bilateral terutama untuk membahas secara komprehensif pampasan perang dengan Jepang, berdasarkan Pasal 14 Perjanjian San Francisco pada 12 Desember 1951. Misi kali ini dipimpin Menteri Perhubungan Djuanda dan terdiri dari birokrat dan anggota parlemen. Dalam kelanjutan perundingan dengan Jepang ini, antara 22 Desember 1951 dan 18 Januari 1952, dan didukung oleh AS, Indonesia terus mempersoalkan Pasal 14 Traktat San baru di bawah Wilopo PNI, bagaimanapun, memiliki kebijakan yang berbeda mengenai perjanjian damai dengan Jepang. Wilopo terutama ingin lebih dahulu menenangi oposisi dari parlemen. Akibatnya, kabinet memutuskan untuk menunda pengesahan perjanjian, menghentikan perundingan dengan Jepang, memanggil kembali Duta Besar Sudjono, dan menurunkan tingkat Perwakilan RI di Tokyo menjadi Konsulat Jenderal negosiasi dengan Jepang, pada 19 Juni 1953 kabinet memutuskan membentuk panitia ad hoc untuk menyelidiki masalah pampasan perang dengan cermat. Panitia ad hoc ini diketuai Sudarsono, mantan Duta Besar untuk India dan Kepala Direktorat Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, dan terdiri dari pejabat beberapa kementerian dan juga anggota parlemen, termasuk Sunario, yang akan menjadi Menteri Luar Negeri pada kabinet H PRABOWO Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe,Toshihiro Nikai, membuka selubung prangko Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Jepang dan Indonesia di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Sabtu 20/1/2018. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dimulai pada 20 Januari 1958 dengan penandatanganan kesepakatan pampasan perang dari Pemerintah Jepang kepada dengan kebijakan kabinet Wilopo, PNI menyatakan di parlemen bahwa telah menolak Traktat San Francisco. Selain itu, mereka juga mendukung rencana pemerintah menurunkan status kantor perwakilan di Tokyo menjadi konsulat jenderal karena Indonesia belum memberikan pengakuan resmi kepada baru PNI ini didukung oleh Parkindo Partai Kristen Indonesia, yang selalu menjadi bagian dari koalisi, tetapi menyarankan pemerintah untuk menunda semua perjanjian dengan Jepang, dan Indonesia tidak boleh membuka pos perwakilannya di Tokyo sampai Jepang menjadi anggota Wilopo atas Jepang dilanjutkan oleh Ali Sastroamidjojo. Dalam pidato pertamanya di depan parlemen pada 25 Agustus 1953, ia menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha membangun hubungan normal dengan Jepang sesegera mungkin dengan mengganti Perjanjian San Francisco dengan perjanjian bilateral. Untuk melanjutkan perundingan dengan Jepang, Ali mengutus Menlu Sunario dan Sudarsono, sebagai ketua delegasi ke perundingan itu menemui jalan buntu karena sengketa besaran pampasan perang. Selain itu, negosiasi tersebut diwarnai dengan skandal, yakni Sudarsono dituding mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan mengenai pendirian Bank Indonesia-Jepang tanpa persetujuan Menteri Luar Negeri Sunario. Akibatnya, Sudarsono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Direktorat Asia Pasifik dan sebagai kepala delegasi perundingan dengan juga Damai di Kala Beda, Kisah Perdebatan Para Pendiri BangsaPada akhirnya Indonesia berhasil membuat perjanjian tersendiri dengan Jepang, yang ditandatangani pada 20 Januari 1958 oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio. Kesepakatan mengenai besarnya pampasan perang disepakati dalam pasal 4 perjanjian tersebut, yaitu sebesar dollar AS. Jumlah tersebut akan diangsur dalam dollar AS sampai dengan tahun ke-11 dan akan dilunasi dalam tahun yang pampasan perang Jepang tersebut, Indonesia berhasil membangun proyek-proyek besar, di antaranya Monas, Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, dan Hotel Widiarso, Diplomat dan Sejarawan

Pada Tahun 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia.. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia.. Awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia, Jepang juga berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

bukti bahwa jepang serius ingin memerdekakan indonesia adalah dengan membentuk